STANDAR PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PIDD RSUD HAJJAH ANDI DEPU

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

4. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.

2. PENGERTIAN

Pengajuan keberatan adalah penyampaian ketidakpuasan Pemohon Informasi Publik kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atas pelayanan atau keputusan PPID dalam memberikan informasi publik di lingkungan RSUD Hajjah Andi Depu.

3. TUJUAN

Memberikan pedoman dan kepastian prosedur bagi masyarakat dalam mengajukan keberatan terhadap pelayanan permohonan informasi publik di RSUD Hajjah Andi Depu serta memastikan setiap keberatan ditangani secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan apabila:

1. Permohonan informasi ditolak berdasarkan alasan pengecualian informasi.

2. Tidak disediakannya informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala.

3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik.

4. Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik.

6. Dikenakannya biaya pelayanan informasi yang tidak wajar.

7. Penyampaian informasi publik melebihi waktu yang telah ditentukan.

5. PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon yang mengajukan keberatan wajib melengkapi:

1. Formulir Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik.

2. Fotokopi atau salinan identitas diri (KTP atau identitas lain yang sah).

3. Nomor registrasi permohonan informasi publik.

4. Salinan surat pemberitahuan atau jawaban PPID apabila tersedia.

5. Uraian alasan keberatan yang disampaikan secara jelas.

Apabila pengajuan dilakukan melalui kuasa, wajib melampirkan surat kuasa yang sah.

6. PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

A. Pengajuan oleh Pemohon

1. Pemohon menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID RSUD Hajjah Andi Depu.

2. Pemohon mengisi formulir pernyataan keberatan dengan mencantumkan identitas, nomor registrasi permohonan informasi, informasi yang diminta, serta alasan keberatan.

3. Pemohon melampirkan dokumen persyaratan yang diperlukan.

4. Pengajuan dapat disampaikan melalui petugas layanan informasi PIDD atau saluran resmi layanan informasi publik RSUD Hajjah Andi Depu.

B. Penerimaan dan Registrasi Keberatan

1. Petugas PIDD menerima dan memeriksa kelengkapan pengajuan keberatan.

2. Petugas mencatat pengajuan keberatan ke dalam Register Keberatan.

3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon.

4. Berkas keberatan diteruskan kepada Atasan PPID untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut.

C. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

1. Atasan PPID mempelajari alasan dan dokumen pengajuan keberatan.

2. Atasan PPID melakukan koordinasi dengan PPID dan unit kerja terkait apabila diperlukan.

3. Atasan PPID melakukan penelaahan terhadap keputusan atau tindakan pelayanan informasi yang menjadi objek keberatan.

4. Atasan PPID menetapkan tanggapan dan keputusan secara tertulis.

D. Penyampaian Tanggapan

1. Atasan PPID menyampaikan tanggapan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik.

2. Apabila keberatan ditolak dan keputusan PPID sebelumnya dikuatkan, tanggapan wajib disertai alasan tertulis.

3. Apabila penolakan informasi didasarkan pada pengecualian informasi publik, wajib disertakan surat keputusan pengecualian informasi.

4. Salinan tanggapan dan dokumen penyelesaian diarsipkan oleh PIDD RSUD Hajjah Andi Depu.

7. JANGKA WAKTU PELAYANAN

1. Pengajuan keberatan dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan pengajuan keberatan.

2. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan dicatat dalam Register Keberatan.

3. Setiap proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian keberatan harus terdokumentasi dengan baik.

8. BIAYA PELAYANAN

Pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik tidak dipungut biaya.

9. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Apabila Pemohon Informasi Publik tidak menerima atau merasa tidak puas terhadap tanggapan tertulis Atasan PPID, Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi yang berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tanggapan tertulis.

10. PENUTUP

Standar Pengajuan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik ini menjadi pedoman bagi PIDD RSUD Hajjah Andi Depu dalam memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.